| Massa Desak Usut Tuntas Pinjaman Daerah | |
| Bupati Dihadiahi Darah Kambing | |
| | |
| PANDEGLANG – Aksi unjukrasa pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar, Senin (5/1) makin sengit. Ratusan massa dari tiga elemen yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pandeglang Bersatu (ARPB), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Forum Kerja Madrasah Diniyah (FKMD) menghadiahi Bupati Dimyati Natakusumuah dengan darah kambing. Hewan peliharaan ini disembelih di halaman kantor Bupati, pertanda perlawanan warga terhadap kebijakan penguasa yang dinilai kurang adil. Meski demikian, demonstrasi yang berlangsung dari pukul 9.30 sampai 12.30 Wib berjalan lancar. Tak ada bentrok fisik antara pendemo dengan aparat. Selain menggelar aksi di halaman pemkab, sebagian massa lain juga sempat datang ke Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang. Namun jumlah massa di tempat ini lebih sedikit yang kemudian bergabung dengan massa yang berada di Jalan Alun-alun Timur. Iman Syaepuddin Mutho, Koordinator ARPM mengaku, kecewa dengan kebijakan pinjaman daerah. Selain membebani rakyak, tindakan ini juga telah membuat program pembangunan di Pandeglang tidak terarah. “Tak ada manfaat dari kebijakan ini. Pandeglang malah terpuruk, karena semua warga memiliki utang,” ujar pimpinan Front Hisbullah ini. Ia mendesak, aparat hukum mengusut tuntas dugaan suap dalam proses pinjaman ke Bank Jabar Cabang Pandeglang. “Ini bukti adanya masalah dalam pelaksanaan pinjaman daerah. Belum ditambah dengan buruknya kualitas pembangunan yang dibiaya dari anggaran ini,” imbuh Mutho. Begitu juga dengan yang disampaikan orator lainnya Zaenal. Perwakilan massa PMII Pandeglang ini mengatakan, dari sekian banyak proyek yang dibiaya pinjaman daerah hanya beberapa item yang kualitas baik. “Masyarakat benar-benar telah dibohongi. Selain tidak sesuai dengan mekanisme, pengalokasian pinjaman daerah juga tidak jelas,” ungkapnya. Sementara itu tak jauh beda dengan yang diungkapkan Dede Sulaeman. Orator dari FKMD ini juga mendesak, dugaan penyalahgunaan pinjaman daerah jangan hanya dilihat dari adanya suap. Tetapi juga harus diungkap dari realisasi programnya. “Kami minta penanganan kasus ini harus tuntas,” tandasnya. Puas menyampaikan orasi, ratusan massa dari tiga elemen ini pun membubarkan diri. Masing-masing penanggungjawab aksi memimpin massanya meninggalkan lokasi demo dengan tertib tanpa pengawalan petugas. (zis) |
Rabu, 07 Januari 2009
Hutang Pemda Pandeglang
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)
1 komentar:
Mengamati perkembangan Pandeglang saat ini, dan beberapa dosa yg dilakukan tirani Dimyati sekarang ini ada gejala-gejala yang secara kuat mendorong bangkitnya kesadaran dan kedaulatan masyarakat Pandeglang. Sudah beberapa kali kecenderungan masyarakat Pandeglang untuk menunjukkan kekuatannya berhasil diredam dengan aman dan terkontrol oleh Bupati Pandeglang. Tetapi kali ini, akankah dia mampu meredam gejolak massa yang akan membanjiri Pandeglang ?
Sekarang ini jalan ekstra parlementer atau gerakan kerakyatanlah yang mampu menjadi faktor perubahan. Sangat masuk akal bila masyarakat Pandeglang bangkit menegakkan kedaulatannya, Eksekutif/birokrat sekarang ini sudah tidak pantas lagi mengaku dirinya sebagai pelayan rakyat.
People power yang serentak dan massif merupakan unjuk kedaulatan masyarakat Pandeglang yang riil dan sah dalam demokrasi.
People power sekarang ini terarah pada aksi kontrol terhadap kesewenang2an Bupati Pandeglang dalam menjalankan kekuasaannya. Hanya masyarakat Pandeglang-lah yang berhak dan sah mengontrol Pemimpinnya.
Kesalahan fatal yang telah ditunjukkan Bupati Pandeglang sudah tidak bisa diperbaiki lagi kecuali dengan jalan kontrol rakyat.
Momentum saat ini justru momentum yang sangat berarti bagi proses demokrasi yang sebenarnya.
Momentum saat ini adalah momentum untuk memberikan landasan yang kokoh bagi proses demokrasi selanjutnya di Pandeglang. Inilah saatnya seluruh masyarakat Pandeglang harus mulai belajar berpartisipasi dalam proses demokrasi yang sesungguhnya.
Bila momentum ini tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebangkitan kedaulatan rakyat, maka ada beberapa kesalahan besar yang sedang dibangun oleh masyarakat Pandeglang.
Bupati Pandeglang yang dianggap sebagai Pemimpin di Pandeglang telah meneguhkan dirinya sebagai “orang yang paling berkuasa”. Ini membentuk pemerintahan diktator ala Orde Baru.
Masyarakat Pandeglang telah dininabobokan oleh Pemimpinnya dengan menjual dalih percepatan pembangunan, tetapi hal ini dibayar mahal dengan dikorbankannya APBD Kabupaten Pandeglang dengan nilai yg sangat fantastis 200 Miliar.
Kekuatan kaum oportunis tak bermoral, dan korup dikalangan birokrasi (ala ORBA dan antek-anteknya) di Kabupaten Pandeglang saat ini merasa di atas angin.
Rakyat tak akan lagi mampu memiliki kedaulatannya dalam arti sepenuh-penuhnya. Terus-terus menerus akan dianggap sebagai massa yg tidak mempunyai kekuatan.
Oleh karena itu, SEKARANG MOMENTUM BAGI KEBANGKITAN KEDAULATAN MASYARAKAT PANDEGLANG.
Supaya momentum yang telah diakselerasi oleh para aktifis dengan dibongkarnya Kasus Suap ini tidak hilang percuma, maka sangat sah dalam proses demokrasi kalau sekarang ditunjukkan dengan PEOPLE POWER.
Poskan Komentar